4 Tuntutan Ibu Berisik dalam Demo di Yogyakarta, Soroti Ekonomi hingga Intimidasi

YOGYAKARTA, INFOWAW.ID – Kelompok Ibu Berisik kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat (30/10/2026). Dalam aksi yang telah memasuki kali kesepuluh ini, mereka membawa empat tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, mulai dari penanganan bencana hingga jaminan kebebasan berpendapat.

Juru Bicara Ibu Berisik, Siti Fauziah, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang hingga kini dianggap belum mendapat penanganan sebagaimana mestinya.

Ia mengatakan, turun ke jalan menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan kritik sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan tanggung jawabnya kepada rakyat.

"Aksi ini adalah seperti aksi-aksi sebelumnya, yaitu menyuarakan kegelisahan kita, menyuarakan permasalahan kita yang ternyata sampai hari ini tidak pernah diatasi oleh pemerintah. Kami sebagai rakyat ini turun ke jalan untuk mengingatkan kembali bahwa mereka itu punya tanggung jawab yang besar terhadap kita," ujar Siti kepada wartawan seusai aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

BACA JUGA:Jelang HPN dan Porwanas 2027, PWI Pringsewu Perkuat Soliditas dan Evaluasi Organisasi

Dalam demonstrasi tersebut, ada empat persoalan yang menjadi sorotan utama kelompok Ibu Berisik.

Tuntutan pertama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Mereka meminta pemerintah bekerja secara profesional dan tidak mengambil kebijakan secara serampangan. Penanganan bencana juga menjadi perhatian, dengan mendesak langkah yang lebih serius, cepat, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, mereka meminta anggaran negara lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, seperti udara bersih, layanan kesehatan, pendidikan, dan harga bahan pokok yang terjangkau.

Siti berpandangan, penggunaan anggaran negara semestinya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia tidak ingin kebijakan pemerintah justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok elite.

Tuntutan ketiga menyangkut persoalan intimidasi. Kelompok Ibu Berisik meminta praktik intimidasi dan mobilisasi warga sebagai aparat keamanan tidak berseragam dihentikan. Mereka juga mengingatkan agar tidak ada upaya mengadu domba masyarakat yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Adapun tuntutan keempat berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Mereka meminta pemerintah menjamin masyarakat dapat menyuarakan kritik tanpa menghadapi sensor maupun pembatasan, termasuk di media sosial.

Siti menilai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tidak seharusnya dibatasi. Ia bahkan mempertanyakan alasan di balik tindakan yang dianggap membungkam suara kritis publik.

BACA JUGA:Perangi Hoaks dan Tingkatkan Kompetensi Wartawan, SMSI Resmi Gandeng RRI

"Ngapain, Pak, pakai disensor segala, ngapain pakai membungkam kami segala? Takut ya kalau kebenarannya terungkap?" tegasnya.