Penataan kawasan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pariwisata, pekerjaan, lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu memperhitungkan berbagai kepentingan secara seimbang.
Eko juga mendorong keterlibatan sektor kebudayaan serta perpustakaan dan kearsipan dalam pembahasan Sumbu Filosofi. Menurutnya, kekayaan sejarah dan arsip Yogyakarta merupakan bagian penting yang dapat memperkuat pengelolaan kawasan.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting. Masyarakat tidak hanya diharapkan menjadi objek kebijakan, tetapi ikut memahami, mengawal dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan penataan kawasan.
Melalui FGD tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang konkret dan realistis untuk ditindaklanjuti. Rumusan tersebut antara lain mencakup prioritas penataan, pembagian peran antarinstansi serta mekanisme kolaborasi dengan masyarakat.
Pengelolaan Malioboro ke depan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, kelancaran transportasi, aktivitas ekonomi, kepentingan pariwisata, kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, Malioboro diharapkan tidak hanya menjadi kawasan wisata atau koridor transportasi, tetapi tetap menjadi ruang kehidupan yang merepresentasikan identitas serta filosofi Yogyakarta.
FGD ini menjadi bagian dari upaya membangun kesepahaman lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan Malioboro dan Sumbu Filosofi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Faqih).