YOGYAKARTA, INFOWAW.ID – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggelar Workshop Nasional Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom Hotel New Saphir, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PKN memperkuat kapasitas legislasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menegaskan komitmen terhadap penguatan otonomi daerah sebagai fondasi pembangunan nasional.
Workshop nasional tersebut diikuti anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi forum strategis untuk memperdalam pemahaman mengenai fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dalam menghadapi tantangan pemerintahan daerah sekaligus menyongsong Pemilu 2029.
Ketua Pimpinan Daerah PKN Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Agus Setia Budhi, S.H., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Yogyakarta sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.
Menurutnya, kehadiran anggota DPRD PKN dari seluruh Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, dan membangun sinergi antardaerah demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA:Bea Cukai dan Satpol PP DIY Bersinergi Musnahkan Barang Ilegal Hasil Penindakan
"Kami berharap workshop ini menjadi ruang kolaborasi yang melahirkan gagasan dan inovasi bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat," ujar Agus.
Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kapasitas anggota DPRD merupakan kebutuhan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, seorang legislator tidak boleh berhenti belajar karena tantangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang.
Ia mengatakan fungsi legislasi tidak hanya menghasilkan peraturan daerah, tetapi juga memastikan regulasi yang dibentuk mampu menjawab persoalan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan daerah.
"Anggota DPRD harus terus meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan, dan memperkuat integritas agar mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal," kata Gede Pasek.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberanian anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah secara objektif. Kritik, menurutnya, harus didasarkan pada data, aturan hukum, dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Dalam kesempatan tersebut, Gede Pasek kembali menegaskan komitmen PKN terhadap penguatan otonomi daerah. Ia menilai pemerintah daerah harus memiliki ruang fiskal dan kewenangan yang memadai agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Selain membahas peningkatan kapasitas legislasi, workshop nasional juga menjadi bagian dari konsolidasi internal PKN untuk memperkuat struktur organisasi dan menyiapkan langkah strategis menghadapi Pemilu 2029.
Workshop nasional ini dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M. Si., Dalam paparannya, Akmal Malik menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurutnya, kepala daerah dan anggota DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, kapasitas dan kualitas legislator harus terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi daerah.