PHK Sepihak, Ratusan Tenaga Honorer di Kota Metro Demo Tuntut Keadilan

Para pegawai tersebut diketahui telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Namun diberhentikan sepihak tanpa memberikan kompensasi.

"Tentu keputusan sepihak ini merugikan kami. Apalagi ditambah pemutusan kerja ini kami tidak diberikan kompensasi. Bahkan honorer kami di Bulan Januari juga belum dibayarkan," cetusnya.

Oleh karena Ade mengungkapkan bahwa perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap keputusan tersebut. Yakni dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kontribusi para pegawai selama ini. 

BACA JUGA:Riyanto dan Umi Laila Resmi Terpilih sebagai Pemenang Pilkada Pringsewu 2024

"Kami berharap keputusan itu dapat dipertimbangkan. Kemudian dapat memperkerjakan kami kembali," harapnya. 

"Karena dengan di PHK sepihak ini akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi kami dan keluarga," ujarnya. 

Selain itu, tambahnya, pegawai honorer TPOP yang telah mengabdi puluhan tahun, seharusnya juga mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah.

Selain itu juga bisa mendapatkan kompensasi yang layak. 

"Jika ada alasan anggaran atau efisiensi, pemerintah dapat mencari alternatif lain. Contohnya seperti penyerapan pegawai honorer ke dalam skema lain atau program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka," ungkapnya. 

BACA JUGA:Disdag Metro Pastikan Harga Gas Elpiji 3 Kg Sesuai HET di Pangkalan

Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat dapat segera turun memecahkan persoalan tersebut. Karena jika tidak segera ditangani, maka keputusan tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan di sektor pertanian. 

Kemudian mengurangi kepercayaan petani terhadap pemerintah. Bahkan akan menghambat pembangunan pertanian berkelanjutan. 

"Keputusan PHK sepihak ini perlu ditangani dengan hati-hati dan transparan. Apalagi mengingat dampaknya yang luas terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan pegawai honorer, dan stabilitas sosial di wilayah tersebut," bebernya. 

BACA JUGA:Polsek Penawartama Berhasil Tangkap Dua Tersangka Pencurian dengan Pemberatan di Kampung Batu Ampar

Ia menambahkan, wilayah pertanian di DI Way Sekampung dan DI Way Rarem memiliki luas baku dan fungsi yang signifikan. Sehingga pengelolaan yang tidak optimal dapat berdampak luas pada ribuan hektar lahan pertanian. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap gagalnya program swasembada pangan.