Harga Komoditas Menguat, Petani Lampung Rasakan Dampak Nyata Kebijakan Pemerintah

Selain SDM, Mirza menyoroti pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah serta memperkuat daya saing produk lokal.

"Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi para petani," katanya.

Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Infrastruktur yang baik dinilai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

BACA JUGA:HS Rokok Bagikan 150 Paket Umroh Gratis

Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sementara jalan Kabupaten Lampung Utara sebesar 46,67 persen. Khusus ruas jalan provinsi sepanjang 156,328 kilometer di Lampung Utara, tingkat kemantapannya mencapai 93,58 persen.

"Kondisi ini harus terus kita tingkatkan agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Mirza.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp1,98 miliar untuk penanganan jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan 5,39 kilometer jalan provinsi, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan di Lampung Utara.

"Kami berkomitmen terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara Lampung Utara pada 2025 mencatat angka kemiskinan 15,78 persen, turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun kita harus terus bekerja keras agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih signifikan," ujar Mirza.

BACA JUGA:Kemendagri Apresiasi Pemkab Sleman, Penyajian Data Diminta Lebih Akurat

Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada 2027 agar lebih efektif dan terarah.

"Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Mirza juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

"Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan," ujarnya.