Hasto mengatakan, Pemkot Yogyakarta juga ingin menjadikan daerahnya sebagai center of excellence sekaligus center of referral bagi kabupaten dan kota lainnya dalam pengembangan tata kelola pemerintahan digital.
Untuk mewujudkan target tersebut, seluruh sistem pelayanan perlu saling terhubung. Integrasi antaraplikasi dan interoperabilitas data antar-OPD menjadi hal yang harus diperkuat agar pengelolaan pemerintahan tidak berjalan secara terpisah.
Mengenai pemanfaatan AI, Hasto berpandangan bahwa teknologi tersebut tetap harus berada dalam kendali manusia. AI dapat membantu pekerjaan aparatur, tetapi tanggung jawab dalam menentukan keputusan pemerintahan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada teknologi.
"AI adalah sekadar alat untuk membantu, jadi bukan segala-galanya. Semua keputusan tetap harus berada di bawah kendali aparatur yang ada di dalamnya," tuturnya.
BACA JUGA:Kenang Jasa Para Ulama, Rois Condongcatur Ziarah ke Sejumlah Makam Tokoh Agama
Selain itu, kesiapan data juga menjadi perhatian dalam pengembangan pemerintahan digital. Hasto menilai, pemanfaatan teknologi tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung data yang telah terdigitalisasi dengan baik, valid, dan akurat. Kualitas data tersebut diperlukan agar informasi yang tersedia benar-benar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, Tri Hastono, menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam GM-DTGI Award 2026 merupakan kesempatan bagi Pemkot Yogyakarta untuk melihat sejauh mana pelaksanaan transformasi digital telah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan.
Ia mengatakan, penghargaan yang diperoleh tidak boleh berhenti sebagai sebuah pencapaian. Pemkot Yogyakarta masih memiliki pekerjaan untuk memastikan berbagai upaya digitalisasi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Kesertaan dalam event seperti ini adalah untuk mengonfirmasi apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan norma dan ketentuan. Kemudian, sejauh mana kita bisa memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Dari apresiasi yang diberikan, selanjutnya bagaimana kita membuat dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Tri.
Tri mengungkapkan, terdapat dua hal yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan integrasi pemerintahan digital di Kota Yogyakarta.
Pertama, menyamakan visi seluruh OPD agar pengembangan sistem dan aplikasi tidak berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing. Menurutnya, ego sektoral dapat menghambat terwujudnya platform pemerintahan yang saling terhubung. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki arah dan tujuan yang sama dalam membangun sistem digital.
BACA JUGA:Bupati Pringsewu Lantik 101 CPNS Jadi PNS, ASN Diminta Profesional dan Berintegritas
Tantangan berikutnya adalah membangun kedisiplinan aparatur dalam mengelola data. Pencatatan dan pelaporan setiap aktivitas pemerintahan harus dilakukan secara konsisten agar pekerjaan yang telah dilaksanakan memiliki dokumentasi yang jelas.
Tri menilai, keberadaan sistem digital saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kebiasaan aparatur dalam memasukkan dan memperbarui data secara tertib.
"Kalau input datanya tidak disiplin, itu menjadi tantangan. Di sisi lain, orang sudah bekerja, tetapi tidak ada pencatatan, tidak ada recording maupun reporting. Jadi, bagaimana kita mencatat yang dikerjakan dan mengerjakan yang dicatat, itu menjadi salah satu tantangan di lapangan," ungkapnya.
Ia menambahkan, pencatatan dan pelaporan yang tertib akan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi sekaligus menyediakan data yang dibutuhkan untuk menentukan kebijakan.