Lahan Terbakar Capai 4.800 Hektare, Wagub Lampung Minta Pencegahan Karhutla Tak Cuma Andalkan Pemadaman

Zaidi juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat serta penyediaan alternatif pakan ternak agar warga tidak perlu mengambil rumput dengan cara membakar kawasan. Sosialisasi juga diperlukan untuk mencegah pembakaran lahan di sekitar kawasan yang berpotensi merembet ke dalam taman nasional.

Untuk memperkuat penanganan, BPBD juga melaporkan dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dimulai 25 Agustus hingga 30 Agustus 2026 untuk tahap pertama. Jika mitigasi masih diperlukan, operasi tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Selain OMC, Lampung mendapat bantuan dua helikopter water bombing dari BNPB yang telah siaga di Bandara Radin Inten II. Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar, dan selanjutnya diarahkan untuk membantu pendinginan kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Wagub Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut, tetapi berharap Lampung dapat memperoleh helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau siaga di wilayah Lampung. Menurut Wagub, keberadaan helikopter yang selalu tersedia akan mempercepat respon ketika titik api muncul di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

BACA JUGA:Warga Sri Agung Lampung Utara Ditemukan Meninggal, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan

Wagub Jihan juga meminta seluruh unsur bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi. Ia menargetkan hasil rapat menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, peralatan, sumber air, serta SOP sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

Penguatan pencegahan dan respon tersebut diharapkan tidak hanya menekan luas kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta kerusakan ekosistem. Dengan personel, peralatan, sumber air, dan sistem koordinasi yang lebih siap, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mencegah titik panas berkembang menjadi karhutla yang lebih luas dan mengganggu kehidupan masyarakat Lampung. (PemprovLampung)