Anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Umi Illiyina, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Bawaslu Kota Yogyakarta yang menggabungkan pendidikan demokrasi dengan pelestarian budaya lokal.
Ia menilai pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan demokrasi perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memahami dan memilah informasi. Hal ini menjadi semakin penting seiring luasnya penyebaran informasi melalui berbagai platform digital.
“Salah satu tantangan demokrasi saat ini adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pendidikan demokrasi perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal setiap daerah,” kata Umi.
BACA JUGA:Sarkemfest 2026 Meriahkan Stasiun Yogyakarta, Pengunjung Bisa Berburu Kuliner dan Kerajinan Lokal
Menurut Umi, karakteristik masyarakat di setiap daerah perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan metode pendidikan demokrasi. Dengan begitu, materi yang disampaikan dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Kegiatan POLIKRASI ini juga dihadiri oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, serta Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JAMRUD).
Dorong Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2029
Melalui POLIKRASI, Bawaslu Kota Yogyakarta berupaya memperluas jangkauan pendidikan demokrasi dengan menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung.
Pemanfaatan Wayang Suket menjadi salah satu contoh bagaimana budaya lokal dapat digunakan untuk mendukung pengawasan pemilu partisipatif. Di sisi lain, pendekatan tersebut juga memberikan ruang bagi kesenian tradisional untuk tetap dikenal dan dimanfaatkan di tengah perkembangan zaman.
Bawaslu Kota Yogyakarta berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi proses demokrasi, termasuk meningkatkan sikap kritis terhadap informasi yang beredar di ruang digital.
Melalui perpaduan pendidikan demokrasi, inovasi digital, dan kearifan lokal, POLIKRASI diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2029 yang berintegritas. (*).