BACA JUGA:Pemprov Lampung Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Gubernur Mirza: Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan
Selain itu, terdapat Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang turut diusulkan dalam perubahan Propemperda Tahun 2026, yaitu:
1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung;
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja;
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah;
4. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
5. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negeri Husada Provinsi Lampung.
BACA JUGA:ARTJOG 2026 Digelar 19 Juni–30 Agustus, Libatkan Seniman Muda hingga Anak-Anak
Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menyerahkan secara simbolis dokumen perubahan Propemperda Tahun 2026 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan sebagai representasi Pemerintah Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Perencanaan pembentukan peraturan daerah diharapkan menjadi langkah awal dalam menyeleksi Raperda agar selaras dengan sistem hukum nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pelaksanaan otonomi daerah, serta tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung dalam rapat paripurna tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, aspiratif, dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Lampung.