KOTAMETRO, LAMPUIJO.ID - Ratusan tenaga honorer bersama mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Metro.
Dalam aksi tersebut, ratusan tenaga honorer dan mahasiswa menyampaikan orasinya dengan membawa baleho janji Walikota pada kampanye lalu.
Mahasiswa juga tampak membakar ban sebagai bentuk tuntutan tenaga honorer dan mahasiswa.
Dalam orasinya, ratusan tenaga honorer dan mahasiswa menyampakkan 8 tuntutan terhadap Walikota dan DPRD.
Adapun tuntutan tersebut antara lain menagih janji kampanye Walikota atas 13 prioritas khususnya yang berbunyi kesejahteraan untuk ASN dan tenaga honorer.
BACA JUGA:540 THL Metro Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat, Status Kerja Dipertanyakan
Ini seperti disampaikan Yusuf Ketua Forum Tenaga Honorer Non Database Kota Metro. Dalam orasinya ia menyampaikan tuntutannya terhadap Walikota Metro, untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
"Kami juga menuntut Walikota untuk mengevaluasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro," paparnya.
Selanjutnya, mahasiswa juga menuntut BKPSDM untuk memasukkan seluruh nama honorer non database ke dalam database resmi, sebagai langkah awal pengakuan dan dasar pengangkatan.
"Kami juga mendesak Walikota untuk dapat memberikan solusi seperti di daerah lainnya. Selain itu, menuntut BKPSDM Kota Metro mengusulkan NIP bagi THL non database," bebernya.
BACA JUGA:Dishub Metro: 2.922 Kendaraan Telah Uji KIR, Masih Ada yang Tidak Laik Jalan
Tidak hanya itu, tenaga honorer dan mahasiswa menuntut transparansi dan profesionalisme dalam perekrutan PPPK Paruh Waktu.
"Kami juga mendesak DPRD untuk menyurati DPR RI terhadap permasalahan honorer di Kota Metro," tandanya.
Diketahui, dalam aksi tersebut tampak ratusan mahasiswa pun akhirnya diterima masuk untuk berdialog bersama Walikota.
Tampak hadir pula Wakil Walikota Metro M. Rafieq Adi Pradana, Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, Wakil Ketua DPRD Ahmad Khuseini, Anggota DPRD Sudarsono.